Sanksi yang diturunkan oleh Komisi Disiplin kepada Persib tampaknya berbuntut panjang. Sanksi berupa larangan bermain di Bandung sampai akhir musim, dan tidak boleh disaksikan penonton sampai tengah musim depan mengundang kemarahan para pendukung Persib.
Muncul beberapa aksi di lini masa twitter yang menunjukkan kekecewaan para bobotoh kepada PSSI. Dimulai dari Banding, mengancam berhenti dari kompetisi, sampai yang paling baru: mengancam Presiden Joko Widodo.
Tidak tau apakah hubungan antara pemberian sanksi kepada persib Bandung terhadap presiden Jokowi. Namun salah satu penggerak suporter Bandung, @ekomaung, mencuitkan ancaman yang berbunyi:
"Jangan main2 dengan 33 juta potensi suara tahun depan " (sumber; @ekomaung)
Twit tersebut sampai saat ini di-retweet oleh 402 orang, dan di-like oleh 216 orang.
Jika dilihat secara cermat, kita bisa saksikan bahwa 33 juta potensi suara yang dimaksud adalah jumlah penduduk di Jawa Barat yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap pada Pemilu 2019.
Eko mengancam bahwa dengan turunnya sanksi kepada Persib ini, akan membuat calon presiden kehilangan pemilihnya. Karena dia menganggap bahwa seluruh penduduk Jawa Barat adalah basis pendukung Persib Bandung.
Kepada siapa Eko mengancam, mungkin dijelaskan dari tab reply di bawahnya. Pemilik akun @nawawiNM menuliskan
"Pak @jokowi pengen menang taun depan ???? Ingat pak, suara jabar suara persib. Selamatkan @persib ."
Hal tersebut diperkuat dengan beberapa reply twit yang pada intinya menggemakan 2019 Ganti Presiden.
Namun ada juga yang menyatakan bahwa keputusan PSSI ini jika ditilik secara kacamata Politik, sangat kental dengan Pasangan Capres No 2. Karena ketua PSSI, Edy Rahmayadi, diusung oleh PKS saat maju di dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Seperti akun @sakatrangganas
"dear pak @prabowo gerinda kemarin jd partai pendkung edy. jika ingin suara anda besar di jawabarat khusus nya. tolong tegur keras bpak edy. sruh mundur dri PSSI"
Apapun itu, sebenarnya mencampur adukkan masalah sepakbola ke dalam ranah politik adalah suatu hal yang tidak bijak. Hal tersebut hanya akan menambah keruwetan dari masalah yang dialami oleh Persib dan para pendukungnya. Lebih elegan ketika Persib menempuh jalur legal untuk melakukan banding.
